Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta. Kritik yang dilontarkan mulai dari program DP Rp 0 Samawa hingga serapan rendah APBD DKI.
Awalnya Gembong mengkritik mengenai Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai terlalu mengumbar optimisme Jakarta lebih baik. Namun kenyataannya itu tidak terealisasi. Dia menyebut kebijakan Anies hanya wacana.
Kemudian dia mengomentari kebijakan DP Rp 0. Dia menilai program yang diberi nama 'Samawa' itu menjadi penyebab mandeknya infrastruktur. Dia juga menyebut APBD DKI Tahun 2019 terkuras banyak karena program ini.
"Berdasarkan catatan kami, APBD DKI tahun 2019 cukup terkuras banyak untuk merealisasikan program hunian DP Rp 0," kata Gembong di Ruang Rapat DPRD Fraksi PDIP.
Maka itu, dia menilai program hunian DP Rp 0 yang digadang Anies terlalu dipaksakan. "Tolonglah, jangan memaksakan dan mengiming-imingi rakyat dengan sesuatu yang tak jelas dan tidak mungkin," ucapnya.
Lalu dia menyoroti program OK OCE yang dianggapnya mempunyai peran yang baik untuk masyarakat, tapi kenyataannya, Gembong menilai program tersebut belum ada hasilnya. Dia juga menilai semenjak ditinggalkan Sandiaga Uno, OK OCE seperti tidak ada yang mengawasi lagi.
"Saran kita sebaiknya Gubernur menghapus dan mengganti program OK OCE dengan program lain, sama seperti OK Otrip yang diubah. Sebab, menurut kita, semenjak OK OCE ditinggal Sandi, tidak ada yang mengawasi, sementara masih ada sejumlah SKPD yang menganggarkan di APBD untuk pelatihan OK OCE," katanya.
Selain itu, Gembong meminta Pemprov DKI meningkatkan sinergitas dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebab, jumlah tanah yang disertifikasi melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap masih jauh dari target realisasi.
Menurutnya, program tersebut banyak diimpikan sebagian besar warga Jakarta, khususnya di kalangan tidak mampu.
Terakhir, dia juga menyoroti mengenai serapan rendah APBD DKI. Gembong menyebut APBD sepanjang 2018 hingga saat ini baru mencapai 75,5 persen. Angka itu dinilai jauh dari target yang pernah ditargetkan Anies hingga mencapai 87 persen.
"Ini harus menjadi evaluasi karena rendahnya serapan ini juga berimbas pada pelayanan publik yang mengalami kemunduran yang signifikan. Padahal hukumnya uang yang dikelola dari rakyat wajib dikembalikan pada rakyat, sudah seharusnya gubernur berpikir lebih keras untuk memperbaiki manajerial dan perencanaan program kerja," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya dan beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak angket, dengan harapan APBD DKI dapat memenuhi target.
"Kami dan beberapa Fraksi di DPRD DKI telah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket sebagai reaksi atas kondisi tersebut. Tujuannya agar APBD DKI ke depan tepat sasaran untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga secara merata," pungkasnya.
0 Komentar