Jokowi Minta Bendungan Bendo Selesai Di Tahun 2019 . .

Ponorogo - Saat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngideng, Kecamatan Sawoo. Jokowi mengatakan pengerjaan proyek bendungan itu sudah sekitar 70 persen.

Menurut Jokowi, Bendungan Bendo akan mampu menampung 43 juta kubik air, yang akan mengairi sekitar 7.700 hektare sawah dan tanaman milik warga. Bendungan ini diharapkan mampu memaksimalkan hasil pertanian masyarakat.

"Kita harapkan dulu yang hanya panen sekali jadi tiga kali, yang dua kali menjadi tiga kali. Sangat penting sekali untuk pengairan sawah-sawah juga air baku. Saya kira dua hal ini, Waduk Bendo, yang nanti akan segera kita selesaikan," kata Jokowi di lokasi proyek Bendungan Bendo, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (4/1/2019).

"Ini baru selesai 77 persen. Akhir tahun (2019) kurang-lebih (selesai)," imbuhnya.

Jokowi menuturkan akan banyak bendungan dan waduk yang dibangun di Provinsi Jawa Timur. Ada 49 bendungan baru yang sedang dalam tahap proses pembangunan.

"Waduk Bendo, Waduk Tukul, Waduk Tugu, Waduk Bagong, Waduk Semantok, Waduk Gongseng. Banyak sekali dibangun di Jawa Timur karena memang diperlukan sebagai lumbung pangan Indonesia," ujar Jokowi.

"Ini diselesaikan dulu semuanya, baru bicara nanti primernya sampai tersiernya di sawah. Ini proses jangka panjang yang memang harus dilalui," terang Jokowi menambahkan.

Jokowi menyadari kebutuhan waduk baru di Indonesia memang sangat diperlukan. "Karena waduk kita juga jumlahnya baru sedikit sekali, sehingga perlu semakin banyak waduk untuk tampungan air juga embung-embung yang lebih kecil juga sama untuk tampungan air dalam rangka ke sana," jelasnya.

Jokowi Ancam Akan cari Pengedit Fotonya Bersama DN Aidit . .

Ponorogo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram terhadap pihak yang membuat foto hoax dirinya bersama pimpinan PKI, DN Aidit. Jokowi mengatakan akan mencari siapa yang mengedit foto tersebut.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membagikan 2.500 sertifikat tanah di Alun-alun Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (4/1/2019). Dalam pidatonya, Jokowi mengaku sudah sangat bersabar atas tuduhan PKI selama 4 tahun terakhir.

"Ini ada foto saya di depan mimbar pidato Ketua PKI DN Aidit, itu tahun 1955, padahal saya lahir tahun 1961. Lahir saja belum, kok," kata Jokowi dalam sambutannya.

Meski sudah berusaha bersabar, Jokowi mengaku gerah terhadap fitnah PKI yang terus datang kepadanya. Termasuk munculnya hoax foto dirinya bersama DN Aidit.

"Tapi saya sudah geram banget, saya mau cari ini siapa yang edit foto ini. Sudah keterlaluan," tegasnya.

Jokowi lalu mengingatkan masyarakat agar terus mencari kebenaran dari setiap berita atau informasi yang diterima.

"Fitnah-fitnah seperti ini jangan mudah percaya, apalagi menjelang pilpres," imbaunya.

Bahkan menurut Jokowi, akibat berita bohong seperti ini, ada 9 juta masyarakat yang percaya Jokowi merupakan PKI.

"Padahal PKI dibubarkan tahun 1965, saya lahir 1961 masak ada PKI balita, kan tidak mungkin," tuturnya.

Jokowi meminta masyarakat Ponorogo tidak terpecah-belah menjelang Pemilu 2019. Dia berharap tidak ada warga yang hanya karena beda pilihan lantas memutuskan tali silaturahmi.

"Jangan sampai (tidak bertegur sapa karena beda pilihan) itu terjadi di Ponorogo, pemilu itu tiap 5 tahun sekali, jangan sampai ya," imbuhnya.

Jokowi juga meminta masyarakat memilih calon pemimpin yang sudah mengikat rekam jejaknya.

"Apalagi saat ini banyak berita fitnah dan bohong, jangan sampai percaya. Sudah, gitu aja," papar dia.

Menurut Pakar Hukum Trisakti, Kasus Andi Arief Tak Bisa Masuk KUHP . .

Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menanggapi cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengenai isu hoax tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos. Abdul beranggapan sulit membawa kasus itu ke jalur hukum pidana.

"Soal Andi Arief itu jadi pertanyaan, apakah itu hoax. Dalam perspektif apakah UU ITE, KUHP, UU Nomor 1 Tahun 46, agak sulit membedakannya dia seolah-olah jadi berita bohong, cuma agak sulit dimasukkannya ke mana," kata Abdul.

Ia menyebut penyebaran berita hoax baru bisa dilaporkan dan diproses dengan hukum pidana dengan syarat penyebaran hoax itu sudah berdampak pada masyarakat. Cuitan Andi Arief disebutnya sulit dimasukkan ke pasal pidana dan dia yakin, jika dilaporkan dengan UU ITE ataupun KUHP, Andi Arief akan lolos dari pasal itu.

"Artinya hoax baru bisa masuk ke ranah hukum kalau ada akibatnya dan akibat itu bisa dikualifikasi. Nah, saya nggak tahu apakah nanti ahli yang dibawa oleh kepolisian akan menjelaskan akibat twit itu terjadi kekacauan di masyarakat," kata Abdul.

"Saya sendiri berpendapat itu nggak masuk. Hoax yang dikemukakan oleh Andi Arief nggak masuk. Menurut saya, perspektif politik saja yang dibangun, itu menurut saya," sambungnya.

Abdul beranggapan tindakan Andi hanya bersifat tindakan politik. Pesan yang disampaikan Andi disebutnya sudah masuk ke masyarakat. Namun, jika ada pihak yang ingin melaporkan Andi Arief, ia menyebut mungkin bisa dicari pasal yang sesuai di UU Pemilu.

"Karena tindakan itu dimasukkan untuk membangun persepsi bahwa betul lo ada kertas yang sudah dicolok, tapi pas dicek nggak ada, lalu orang menangkap dalam ingatan, oh ada itu. Jadi itu lebih ke tindakan politik," pungkas Abdul.

KPU Sebut Andi Arief Sudah Siapkan Kata-Kata Hoax . .

Jakarta - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ikut meramaikan informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos dengan meminta KPU melakukan pengecekan. KPU menyebut Andi telah mendesain pilihan kata dalam cuitan itu agar tak dituduh sebagai penyebar hoax.

"Ya kalau menurut saya, itu bagian dari strategi dia untuk menghindar dari tanggung jawab," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Pernyataan Pramono ini menanggapi pembelaan Andi Arief yang mengaku cuitannya hanya meminta KPU memverifikasi kabar 7 kontainer surat suara tercoblos.

Menurut Pramono, Andi sengaja memilih kalimat dalam cuitannya agar tidak menjadi pihak tertuduh menyebarkan hoax. Pramono juga menduga Andi telah menyiapkan kalimat dalam cuitannya secara matang.

"Memang pilihan katanya sudah didesain, sudah dipikirkan secara matang agar dia tidak dituduh menyebarkan hoax," kata Pramono.

"Jadi itu memang sudah dia pikirkan secara matang pilihan kata-katanya. Ada katanya, ada 'minta tolong', itu bagian dari strategi saja," sambungnya.

Sebelumnya, Andi menegaskan dirinya memang sempat mencuitkan isu 7 kontainer surat suara telah tercoblos. Dalam cuitannya, Andi meminta KPU mengecek kebenaran kabar tersebut. Andi menolak disebut menyebarkan hoax karena, menurutnya, dia dalam posisi meminta KPU mengecek kabar liar tersebut.

"Masa dihapus, nggak tahu aku," kata Andi Arief. "Masa itu disebut hoax. Tweet saya terhapus, saya memang men-tweet," sebut Andi.

Ketua DPC Partai Gerindra Diduga Menipu Sebesar 700 Juta . .

Probolinggo - Polisi menetapkan Supriyanto, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Bondowoso, atas dugaan penipuan uang sebesar Rp 700 juta. Namun polisi tak menahan Supriyanto.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riyanto mengatakan aksi penipuan dilakukan Supriyanto terhadap Ainul Yakin, warga Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Supriyanto sendiri, kata Riyanto, telah menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Pidum pada Rabu (2/1). Supriyanto yang juga anggota DPRD Bondowoso itu untuk sementara tidak ditahan.

"Kita tidak tahan karena tersangka bersikap kooperatif," ujar Riyanto .

Riyanto mengungkapkan aksi penipuan yang dilakukan Riyanto terjadi sekitar 2013 lalu. Saat itu korban dikenalkan temannya kepada Supriyanto di sebuah Hotel di Jakarta. Korban saat itu terlibat obrolan ringan dengan Supriyanto.

Saat ngobrol itulah Supriyato meminta sejumlah uang terhadap korban. Dalihnya uang itu akan disetorkan kepada Sugeng yang berdinas di Peruri guna proses pengeluaran uang dan proses perbankan.

Guna meyakinkan korban, Supriyanto berjanji akan melipatgandakan uang korban. Korban yang percaya akhirnya mengirimkan uang secara bertahap kepada tersangka lewat transfer.

Setelah lewat satu bulan, soal pencairan uang yang dijanjikan Supriyanto tak terbukti. Korban lantas menagih, namun Supryanto kembali mengelabui korban, dengan dalih uang sudah dicairkan Peruri sebesar Rp 650 miliar.

Namun demikian, kesabaran korban akhirnya tak terbendung setelah lebih dari satu tahun uang miliknya tak kunjung kembali. Kesal atas ulah Supriyanto, korban pun akhirnya melapo ke polisi.

"Jadi korban ini akhirnya melapor, karena sudah kesal merasa selalu ditipu. Dari situ kami langsung tindak lanjuti," kata Riyanto.

Riyanto menambahkan uang korban yang diambil Supriyanto diketahui digunakan untuk kepentingan pribadi. "Pemberkasan kasus penipuan sudah kami lakukan dan siap diserahkan ke pihak kejaksaan," tandas Riyanto.

Andre Mengusulkan Buat Monumen Anti Kebohongan Berbentuk Mobil ESEMKA

Jakarta - Elite Gerindra Andre Rosiade berencana mengusulkan pembuatan monumen anti-kebohongan kepada sang ketum, Prabowo Subianto, jika menang pada Pilpres 2019. Andre akan mengusulkan agar Prabowo membuat monumen anti-kebohongan yang berbentuk seperti mobil Esemka.

"Kalau Pak Prabowo jadi presiden, nanti saya usul agar dibikin monumen anti-kebohongan untuk pelajaran dan pengingat bangsa Indonesia. Monumennya bentuk mobil Esemka," kata Andre.

Andre memaparkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya itu. Menurut dia, Jokowi merupakan pemimpin yang suka ingkar janji. Mobil Esemka, lanjut Andre, merupakan salah satu contoh kebohongan besar Jokowi.

"Soal mobil Esemka, katanya sudah dipesan ribuan, akan segera di-launching, segera produksi, tapi sekarang mana? Nah, ini kan kebohongan-kebohongan besar. Katanya mau di-launching Oktober 2018, sekarang sudah 2019," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkit saat Jokowi maju pada Pilpres 2014. Jokowi saat itu merupakan Gubernur DKI Jakarta yang terpilih lewat Pilkada DKI 2012.

"Tanggal 20 September 2012, janji tidak akan jadi kutu loncat kalau maju di Pilkada DKI. Tapi yang terjadi apa? Jadi kutu loncat di Pilpres 2014," sebut Andre.

"Kemudian, sewaktu jadi Gubernur DKI Jakarta, janji tidak menggusur Kampung Akuarium, tapi digusur. Jadi memang sudah terbiasa tidak menepati janji," ucapnya.